RSS

Karier Pemerintahan SBY

02 Oct

Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 61 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004. Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004[1][2]. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Yudhoyono yang dipanggil “Sus” oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan “SBY”, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.

Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

Karier militer

Tahun 1973, ia lulus dari Akademi Militer Indonesia (Akabri: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan penghargaan Adhi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik dan Tri Sakti Wiratama yang merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan intelek. Periode 1974-1976, ia memulai karier di Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad. Pada tahun 1976, ia belajar di Airborne School dan US Army Rangers, American Language Course (Lackland-Texas), Airbone and Ranger Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Kariernya berlanjut pada periode 1976-1977 di Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad, Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977), Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978, Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981, Paban Muda Sops SUAD (1981-1982. Periode 1982-1984, ia belajar di Infantry Officer Advanced Course (Fort Benning) Amerika Serikat.

Tahun 1983, ia belajar pada On the job training in 82-nd Airbone Division (Fort Bragg) Amerika Serikat, Jungle Warfare School (Panama, Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman pada tahun 1984, Kursus Komando Batalyon (1985) dan meniti karier di Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985), Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988), dan Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988).

Periode 1988-1989, ia belajar di Sekolah Komando Angkatan Darat dan melanjutkan ke US Command and General Staff College (Fort Leavenwort) Kansas Amerika Serikat pada tahun 1991. Periode (1989-1993), ia bekerja sebagai Dosen Seskoad Korspri Pangab, Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994, Asops Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995) serta Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (1995-1996). Lulusan Master of Art (MA) dari Management Webster University Missouri ini juga meniti karier di Kasdam Jaya (1996), dan Pangdam II/Sriwijaya sekaligus Ketua Bakorstanasda. Pada tahun 1997, ia diangkat sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Ia pensiun dari kemiliteran pada 1 April 2001 oleh karena pengangkatannya sebagai menteri.

Karier politik

Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai kerier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Penugasan

* Operasi Timor Timur (1979-1980), dan 1986-1988
Jenderal TNI (Purnawirawan) Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah ditugaskan dalam sebuah operasi di Timor-Timur pada periode 1979-1980 dan 1986-1988 ini meraih gelar doktor (PhD) dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 3 Oktober 2004. Pada 15 Desember 2005, ia menerima gelar doktor kehormatan di bidang ilmu politik dari Universitas Thammasat Bangkok (Thailand)[8]. Dalam pidato pemberian gelar, ia menegaskan bahwa politik merupakan seni untuk perubahan dan transformasi dalam sebuah negara demokrasi yang damai. Ia tidak yakin sepenuhnya kalau politik itu adalah ilmu.

Masa kepresidenan

MPR periode 1999-2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP3R, sebuah lembaga kepresidenan yang diketuai oleh Marsilam Simandjuntak pada 26 Oktober 2006.[9] Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP3R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers.

Prestasi dan Kinerja Pemerintahan SBY

Jika kita lihat Kinerja Pemerintahan SBY yang merupakan Koalisi PD, Golkar, dan beberapa partai lainnya akan kita lihat sisi positif dan negatif.

Sisi positifnya adalah pemerintah SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Ini satu nilai positif dibanding Wiranto yang ketika jadi Pangab, namun gagal mengatasi konflik tersebut (bisa jadi ini karena presidennya kurang mendukung).

Kemudian SBY (PD) bersama Wapresnya, Jusuf Kalla (Golkar), dan Mentan Anton Apriyantono (PKS), bekerjasama dan berhasil membuat Indonesia swasembada beras. Ini satu prestasi yang luar biasa. Karena Soeharto sekalipun dalam 32 tahun pemerintahannya hanya berhasil melakukan swasembada pada tahun-tahun terakhir. Itu pun kemudian minus lagi.

Kemudian berbagai pemberantasan korupsi oleh KPK juga cukup menggembirakan meski ada beberapa kekurangan. Contohnya kenapa yang tertangkap kok justru dari partai kecil dan pinggiran seperti Al Amin dari PPP (perolehan suara cuma 9%), Bulyan Royan dari PBR (2%), dan Abdul Hadi dari PAN (7%), sementara partai utama seperti PD (pendukung SBY) dan Golkar (partai JK) justru bersih? Padahal secara logika, korupsi itu dilakukan oleh pihak yang berkuasa atau punya wewenang. Orang tidak akan menyuap seseorang yang tidak punya kekuasaan untuk memenuhi keinginannya. Oleh karena itu, kasus tersebut harusnya diusut tuntas karena di DPR, mekanisme pengambilan keputusan itu berdasarkan suara terbanyak. Jadi penyuap harus “menguasai” 50% suara + 1 agar uang suapnya tidak “mubazir.”

Tingginya Anggaran Pendidikan yang 20% dari APBN (Rp 400 ribu/siswa/bulan), tapi hasilnya tidak terasa karena masuk PTN seperti UI tetap mahal (Standar Uang Masuk Rp 25-75 juta dan Iuran Rp 15 juta/tahun) harusnya jadi indikasi bahwa ada yang harus diperbaiki. Namun di samping nilai positif itu, ada pula nilai negatifnya yang mungkin agak mengganggu.

Di antaranya Bensin Premium ketika SBY baru berkuasa tahun 2004 hanya Rp 1.800/liter. Namun oleh SBY dinaikkan jadi RP 2.400, kemudian jadi Rp 4.500, dan akhirnya Rp 6.000/liter mengikuti harga pasar NYMEX yang dimainkan para Spekulan Pasar Komoditas. Akhirnya harga barang-barang naik dan membuat rakyat menderita. Banyak pabrik dan kantor akhirnya bangkrut sehingga konsumsi BBM dunia pun turun dan harga minyak NYMEX juga turun.

Toh pemerintahan SBY meski 3 kali menurunkan harga BBM jadi 5.500, 5.000 dan terakhir 4.500/liter masih di atas harga minyak dunia untuk Premium yang harusnya bersubsidi. Sehingga tidak terjadi penurunan harga barang yang signifikan.

Bahkan turunnya nilai rupiah dari Rp 7.000/1 US$ zaman Habibie, Rp 8.000 zaman Gus Dur dan Mega, turun jauh di zaman SBY jadi Rp 12.000/1 US$. Akibatnya berbagai harga barang mengalami kenaikan seperti harga kendaraan, komputer, dsb.

Jika kita lihat, rata-rata kenaikan harga barang adalah 114% sementara kenaikan UMR hanya 57%. Itu pun jika disurvey (misalnya di Mal-mal atau pertokoan) belum tentu semua pegawai menikmati upah UMR. Belum lagi jutaan orang yang diPHK di tahun 2008-2009 akibat Krisis Ekonomi. Jatuhnya nilai rupiah sebesar 50% dari Rp 8.000/1 US$ jadi Rp 12.000/1 US$ menandakan Indonesia yang merupakan “sapi perahan” AS lebih parah kondisinya ketimbang sang “pemerah”, AS.

Dari angka di atas yang menunjukkan kenaikan harga barang melebihi kenaikan pendapatan, meski secara “Statistik” PDB naik atau terjadi “Pertumbuhan Ekonomi” karena naiknya pendapatan dan pengeluaran, tapi kenyataannya angka kemiskinan bertambah karena besar Kenaikan Pendapatan < Kenaikan Harga Barang.

Kalau secara “Statistik” angka Kemiskinan berkurang, itu karena “Garis Kemiskinan” yang dipakai untuk menentukan orang itu miskin tidak standar. Garis Kemiskinan yang dipakai BPS hanya orang yang berpenghasilan Rp 182.636 ke bawah. Padahal Garis Kemiskinan Internasional yang ditetapkan oleh World Bank adalah US$ 1 per orang/hari untuk kemiskinan absolut (hidup laksana binatang sekedar makan dan minum) dan US$ 2 per orang/hari untuk kemiskinan moderat. Jadi kalau BPS memakai Garis Kemiskinan yang baku yaitu Rp 720.000/orang, maka jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat 4 x lipat. Kalau misalnya menurut BPS jumlah penduduk miskin ada 34,9 juta, maka menurut standar baku, jumlah sebenarnya adalah 140 juta jiwa atau lebih dari separuh rakyat Indonesia.

Kebijakan Pajak yang dianut SBY pun mirip kebijakan rezim George W Bush yang menganut sistem Neoliberalisme. Orang-orang menengah bawah dipaksa membayar pajak lebih besar, sementara pajak bagi orang kaya justru dikurangi.

Saat ini orang yang penghasilannya Rp 1,32 juta/bulan wajib bayar pajak. Jika tidak, bisa dipenjara. Padahal di Jakarta, untuk orang yang berkeluarga jangankan Rp 1,32 juta/bulan, Rp 3 juta/bulan saja tidak cukup karena biaya hidup terus mengalami kenaikan. Ironisnya uji materi terhadap pajak agar wajib pajak adalah yang penghasilannya minimal Rp 5 juta/bulan ditolak oleh MK.

Selain itu di zaman SBY Indonesia tetap belum bisa mandiri. Lebih dari 90% migas kita masih dikelola oleh asing (mayoritas AS) di mana mereka menikmati hingga lebih 40% dari hasil yang didapat. Untuk pertambangan emas, perak, tembaga, dsb lebih parah lagi. Perusahaan asing mendapat 85%, sementara 240 juta rakyat Indonesia harus puas dengan hanya 15% saja. Menurut PENA, Rp 2.000 Trilyun/Tahun masuk ke kantong perusahaan-perusahaan asing. Meski para kaki tangan perusahaan asing (segelintir ekonom Neoliberalis dan dosen PTN) tersebut Indonesia untung dapat pajak, tapi BUMN dan rakyat Indonesia juga bayar pajak!

Padahal jika uang tersebut dinikmati oleh warga Indonesia, bisa-bisa APBN Indonesia mencapai RP 3.000 trilyun/tahun! Atau Rp 50 juta/tahun per keluarga Indonesia! Rakyat Indonesia bisa makmur jika pemimpin Indonesia punya kemauan untuk mandiri.

BUMN seperti INKA sudah bisa membuat mobil Kancil dan sekarang tengah membuat mobil Gea yang konsumsi BBM hanya 1:30 dan bisa memakai AC dengan harga jual hanya Rp 40 juta/mobil. Pasar kendaraan di Indonesia saat ini terdiri dari 6,2 juta motor dan 1 juta mobil dengan nilai Rp 220 trilyun/tahun. Jika presiden Indonesia mendukungnya dengan menyisihkan 1% dari APBN (RP 10 trilyun), maka paling tidak bangsa Indonesia bisa menguasai Rp 100 trilyun/tahun dari pasar kendaraan yang ada. Indonesia bisa menghemat devisa dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya.

Harusnya APBN digunakan untuk hal produktif ketimbang hanya konsumtif seperti gaji besar, rumah dan mobil mewah pejabat, studi banding ke LN beramai-ramai yang tidak ada hasilnya, dan sebagainya.

Kebijakan Ekonomi Neoliberalisme yang didiktekan IMF dan Bank Dunia yang membuat Indonesia sangat bergantung pada Luar Negeri dan tidak mandiri harus dihentikan. Sebagai contoh saat ini Indonesia sangat bergantung pada Hutang Luar Negeri. Tahun 2006 hutang LN Indonesia US$ 125 Milyar (Rp 1.500 Trilyun). Jauh melebihi APBN 2009 yang hanya 1.037 Trilyun. Cicilan hutang tahun 2008 pun mencapai Rp 250 Trilyun/tahun. Jauh di atas anggaran untuk pendidikan. Belum lagi persyaratan Hutang LN seperti Privatisasi, Penyerahan Kekayaan Alam Indonesia kepada perusahaan-perusahaan asing (nilainya menurut PENA Rp 2.000 Trilyun/tahun), Liberalisasi Perdagangan, dan juga Deregulasi yang mengakibatkan Krisis Ekonomi tahun 1998 berulang kembali di 2008.

Kebijakan “Pengemis” seperti bergantung pada Investor Asing yang umumnya tak lebih dari spekulan Saham/Uang yang sewaktu-waktu dapat menarik modalnya kembali seperti saat krisis sekarang ini juga berbahaya.

Sudah saatnya para pemimpin Indonesia menghentikan Kebijakan Ekonomi seperti itu. Hendaknya para pemimpin Indonesia meminta nasehat dari para Ekonom yang mengajarkan Sistem Ekonomi Rakyat dan Kemandirian Nasional.

Semoga kita bisa mengetahui fakta dan kenyataan yang sebenarnya sehingga bisa memperbaikinya lebih baik lagi. [berbagai sumber]

 
Leave a comment

Posted by on October 2, 2010 in Politik Indonesia

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: